Ini Tindak Lanjut Penindakan Cukai Ilegal Kanwil Bea Cukai Maluku

Ambon (27/12/2017) – Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku memusnahkan rokok, minuman beralkohol, serta barang ilegal lainnya, yang merupakan barang hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Maluku dan kantor-kantor pengawasan di lingkungan Kanwil Bea Cukai Maluku, yaitu Bea Cukai Ternate, Ambon, dan Tual.

“Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) eks kepabeanan dan cukai ini merupakan bentuk pelaksanaan salah satu fungsi Bea Cukai, yakni memberikan perlindungan dari masuknya barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat (community protection). Peredaran barang-barang ilegal tersebut di pasar bebas akan berakibat timbulnya kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Secara materiil, peredaran barang ilegal akan mengganggu potensi penerimaan dari sektor pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan pajak lainnya. Adapun secara immateriil, kerugian yang ditimbulkan antara lain berupa terganggunya moral dan kesehatan masyarakat serta terjadinya kerusakan lingkungan,” jelas Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Finari Manan.

Kegiatan ini juga, lanjutnya, merupakan wujud dari akuntabilitas publik Bea Cukai, yakni dengan adanya pemusnahan tersebut, masyarakat dapat mengetahui tindak lanjut dari berbagai macam penindakan yang telah dilakukan di wilayah pengawasan Kanwil Bea Cukai Maluku. Barang-barang yang dimusnahkan berupa barang kena cukai yaitu rokok, minuman beralkohol, obat-obatan, dan alat kesehatan. Barang hasil penindakan tesebut telah ditetapkan sebagai BMN tahun 2017 dengan perkiraan nilai barang sekitar Rp358.765.000,- dan potensi kerugian negara sebesar Rp157.947.270,-.

Barang yang dimusnahkan tersebut merupakan BMN yang berasal dari barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat Bea Cukai, yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal, dan barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.

Dasar hukum pemusnahan barang tegahan sudah menjadi BMN eks Kepabeanan dan Cukai tersebut adalah PMK 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai dan PMK 39/PMK.04/2014 tentang Tata cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Barang lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara, serta surat persetujuan pemusnahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia.

https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/25439992_147208642721889_5390239988444409170_o.jpg?oh=ff12f9cdc24cb72c3fbed85fcac9658f&oe=5AD3C1C3

https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/25487560_147208329388587_6294496377391577336_o.jpg?oh=e4fa69d40c61020c0fb134dcb68d9b47&oe=5AB4FA42

https://scontent-sin6-2.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/25542752_147207056055381_4853063153221942564_o.jpg?oh=baa540cd637a83115766704ee808d76e&oe=5ABA5D03