PENGUMUMAN !
Tutup
PENGUMUMAN!
HADIRILAH Ibadah & Perayaan Paskah Keluarga Besar Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2015

Kami mengundang Bapak / Ibu / Sdr / i. untuk menghadiri Ibadah dan Perayaan Paskah Keluarga Besar Ditjen Bea dan Cukai Tahun 2015.

Hari / Tanggal : Sabtu / 25 April 2015
Tempat  : Aula Cut Meutia Buperta, Cibubur

Unduh file undangan disini

 

Bidang Keputrian DKM Baitut Taqwa KP DJBC

Dalam rangka Pemberdayaan Perempuan Mempersembahkan "Pelatihan Membuat Kue"

Hari / Tanggal : Minggu / 26 April 2015
Tempat  : Kantin Basement Gedung Papua, Kantor Pusat DJBC

unduh file brosur disini

Hati-Hati dengan Penipuan promosi jabatan

Sehubungan dengan kasus penipuan untuk mendapatkan mutasi dan promosi jabatan dengan imbalan uang yang saat ini mulai marak terjadi, diharapkan agar seluruh pegawai DJBC lebih berhati-hati dan tidak tertipu dengan hal tersebut.

Customs Fast News Maret 2015

Berikut Customs Fast News Direktorat Fasilitas Kepabeanan edisi Maret 2015 mengenai hal-hal kecil yang dapat mengakibatkan tidak diterimanya fasilitas pembebasan dan/atau pengembalian (KITE). Customs Fast News dimaksud dapat diunduh disini

 

Patch Update Modul PEB Versi 5.5.2

Sehubungan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/2/2015 tanggal 18 Februari 2015 Tentang Penetapan Nilai Freight dan Nilai Asuransi Dalam Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Terkait Penggunaan Term Of Delivery Cost, Insurance, and Freight untuk Pelaksanaan Ekspor.

Dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER-32/BC/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor. Perubahan pada modul PEB Versi 5.5.2 adalah pada cetakan respon NPE dan respon PPB.

Berikut disampaikan patching perubahan program Modul PEB baru versi 5.5.2 tanggal 27 Februari 2015.

Diharapkan kepada Pengguna Jasa agar segera melakukan update modul PEB ke versi 5.5.2. Silakan download patch modulnya.

Download Patch Update Modul PEB versi 5.5.2

 

 

EKSPOR
Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik

Dasar Hukum

  • Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo. P-06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

  • Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008  tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor

 

Pengertian Ekspor

  • Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

  • Barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.

  • Eksportir adalah orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

  • Pemberitahuan pabean ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban kepabeanan dibidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

  • Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

  • Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.

  • Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Prosedur Kepabeanan Ekspor

  • Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB disertai Dokumen Pelengkap Pabean.

  • PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean

  • Dokumen PelengkapPabean:

    • Invoice dan Packing List
    • Bukti Bayar PNBP
    • Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)
    • < Dokumen dari intansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan)

     

  • Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

  • Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan

 

Sanksi

  • Mengekspor tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dipidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit lima puluh juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

  • Menyampaikan pemberitahuan pabean yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dipidana penjara paling singkat 2 tahun paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit seratus juta rupiah paling banyak lima miliar rupiah.

  • Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan pembatalan ekspornya dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar lima juta rupiah.

  • Salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak1.000% dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.

 

Flowchart Kegiatan Kepabeanan di Bidang Ekspor

 


 

KETERANGAN:

  1. Eksportir/PPJK menyampaikan PEB disertai dokumen pelengkap pabean ke Kantor Pabean di pelabuhan muat ekspor.

  2. Pengecekan dokumen meliputi:

    • Ada atau tidak blokir eksportir/PPJK

    • Dokumen pelengkap pabean

    • Kesesuaian PEB dengan dokumen pelengkap, bukti bayar PNBP, bukti bayar Bea Keluar (dalam hal terkena Bea Keluar)

      -        Jika lengkap dan sesuai dilanjutkan pengecekan pemenuhan persyaratan (lartas)

      -        Jika tidak lengkap dan tidak sesuai diterbitkan Nota Pemberiathuan Penolakan (NPP)

  3. Penelitian dokumen selesai dilanjutkan dengan pengecekan pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (lartas):

    -        Jika sudah dipenuhi diterbitkan NPE

    -        Jika belum dipenuhi diterbitkan Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD)

  4. Penelitian dokumen dan ketentuan lartas selesai dilanjutkan dengan pengecekan perlu/tidak dilakukan pemeriksaan fisik:

    -        Jika tidak dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan NPE

    -        Jika dilakukan pemeriksaan fisik diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)

  5. Pemeriksaan fisik barang ekspor:

    -        Jika sesuai diterbitkan NPE

    -        Jika tidak sesuai, barang disegel dan diteliti lebih lanjut oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor (PPDE)

 

*NB:Untuk kegiatan no.3 yaitu pengecekan pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan (lartas) pada Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem INSW (Indonesia National Single Window) Ekspor, pengecekan pemenuhan persyaratan lartas dilakukan melalui portal INSW pada saat PEB akan disampaikan ke Kantor Pabean.

 
 
Link
>Organisasi Internasional
>Customs Administration
>Kelembagaan
>Kementerian Keuangan
>Official Website Kantor Pelayanan
Aplikasi dan Layanan
>Portal Pengguna Jasa
>Registrasi Kepabeanan
>Registrasi PPJK
>Direktori Peraturan
>Browse Tarif Bea Masuk
>Browse Kurs
>Layanan Informasi
>Pengaduan Masyarakat
>Intranet Bea Cukai
>Office Automation
Media Center
>Berita
>Pengumuman
>Download
>Polling
>Galeri Kegiatan
>Galeri Foto
>Galeri Video
>Statistik Kepabeanan
>Pojok BeCe
Website
>Tentang Website
>Sitemap
>Disclaimer
>Term Of Use
>Privacy Statement
Newsletters