Sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014, disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal.

Tidak, telah diatur juga dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 bahwa untuk produk yang jelas-jelas mengandung unsur non-halal, dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Namun untuk produk non-halal tersebut diwajibkan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Barang yang wajib bersertifikat halal meliputi:

• makanan;
• minuman;
• obat;
• kosmetik;
• produk kimiawi;
• produk biologi;
• produk rekayasa genetik; dan
• barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur penahapan kewajiban bersertifikat halal. Untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Oktober 2026.

Untuk produk impor yang wajib bersertifikat halal, baik yang sudah memiliki sertifikat halal atau registrasi sertifikat halal luar negeri, sebelum diimpor harus dilakukan pemastian produk halal di negara asal untuk mendapatkan Laporan Pemastian Produk Halal (LPPH).

Betul ada, hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan BPJPH nomor 4 tahun 2026. Diberikan pengecualian pemastian produk halal terhadap:

• barang pribadi penumpang;
• barang pribadi awak sarana pengangkut;
• barang kiriman pribadi;
• barang kiriman pekerja migran Indonesia;
• barang pelintas batas;
• barang pindahan warga negara Indonesia dan warga negara asing;
• barang kiriman jemaah haji melalui penyelenggara pos;
• barang contoh untuk pengujian;
• barang transit/transhipment; dan
• barang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan BPJPH nomor 4, pemastian produk halal dilakukan oleh BPJPH. Kemudian dalam pelaksanaannya, BPJPH diberikan kewenangan untuk menunjuk lembaga inspeksi. Saat ini telah ada 4 lembaga inspeksi yang ditunjuk oleh BPJPH, yaitu:

• PT Sucofindo
• PT Surveyor Indonesia
• PT Anindya
• PT Mutu Agung Lestari

Hasil kegiatan pemastian produk halal adalah dokumen berupa Laporan Pemastian Produk Halal atau disingkat LPPH

Untuk LPPH ini bukanlah dokumen perizinan impor yang menjadi syarat pada saat clearance di Bea dan Cukai. Sesuai pasal 12 Peraturan BPJPH nomor 4 Tahun 2026, digunakan sebagai dokumen lampiran dalam pemberitahuan pabean Impor dan berlaku untuk 1 (satu) kali pengapalan/pemasukan. Untuk dokumen LPPH ini tidak dilakukan validasi oleh Bea dan Cukai, sehingga tidak perlu khawatir akan menjadi hambatan dalam proses clearance.

Pada saat mengajukan dokumen pemberitahuan pabean impor, agar dilampirkan dokumen LPPH tersebut menggunakan kode referensi 953.

Sesuai Peraturan BPJPH nomor 4 Tahun 2026, bahwa pemantauan atas LPPH dilakukan setelah melalui Kawasan pabean dan wewenangnya ada di BPJPH, bukan Bea dan Cukai.

BPJPH telah mengatur mengenai sanksi administratif atas ketidakpatuhan tersebut sesuai Peraturan BPJPH nomor 4 Tahun 2026, terhadap importir dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

• Peringatan tertulis;
• Pencabutan sertifikat halal;
• Pencabutan nomor registrasi;
• Penarikan barang dari peredaran; dan/atau
• Pemusnahan barang.